Semua SPPG Kota Tasikmalaya Belum Bersertifikat Higiene, Pengelola Diberikan Pelatihan

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah.(MI/ Kristiadi)

HIMPUNAN Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar pelatihan pengawasan dan pengetahuan keamanan pangan siap saji. Pelatihan ini diberikan kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua HAKLI Kota Tasikmalaya, Yadi Budi Hermansyah mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk tanggung jawab profesi sekaligus kepedulian terhadap peningkatan mutu pelayanan gizi tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan diikuti 119 peserta terdiri kepala dapur, ahli gizi, dan pengelola 16 dapur SPPG. Pelatihan itu dilakukan selama empat hari.

"Keamanan pangan bukan sekadar soal rasa, tetapi menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama bagi penerima manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penjamah pangan siap saji. Namun, tujuan utamanya agar seluruh dapur SPPG memiliki standar keamanan, izin sanitasi termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," katanya, Minggu (5/10/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah menjelaskan bahwa dari alokasi 74 SPPG di daerah itu, sebanyak 65 SPPG sudah berdiri. Namun yang sudah aktif berjalan baru berjumlah 35 SPPG.

"Semua dapur SPPG yang dibangun ada 65 unit belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tinggal diaktifkan meski harus melalui pelatihan pengawasan dan pengetahuan terhadap keamanan pangan siap saji. Akan tetapi, kepada para peserta yang mengikuti pelatihan paling utamanya bagaimana menjaga kebersihan, proses masa menyajian dan perencanaan menu, pada penerima manfaat,” katanya.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, HAKLI, dan pengelola SPPG dalam menjaga keamanan pangan. Namun, tata cara dan prosedur penyajian pangan harus benar-benar ditaati sesuai standar operasional (SOP) meski pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan di lapangan, meskipun secara struktural kewenangan langsung berada di pemerintah pusat.

"Kita tidak ingin ada kasus menimbulkan keresahan, seperti terjadi di wilayah lain dan Pemkot Tasikmalaya berencana menggelar rapat seluruh SPPG termasuk pembina Satgas, Dandim, Kapolres, Dinkes, BPOM tujuannya melakukan evaluasi supaya adanya juklak dan juknis supaya pelaksanaan nantinya dilakukan dengan baik," pungkasnya.

Ketua HAKLI melanjutkan bahwa mengatakan kuota pelatihan tersedia bagi 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kami berharap seluruh pengelola bisa memahami pentingnya tata kelola dapur sesuai prosedur hingga mampu menjamin keamanan pangan terutama bagi penerima manfaat. Karena sesuai anjuran, setiap dapur penyedia makanan siap saji harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menjamin higienitas makanan," ujarnya. (M-1)