Mencegah Korban Keracunan MBG

(MI/Duta)

MAKSUD baik, ketika tidak didukung pengawasan yang memadai, ternyata berisiko kontraproduktif. Keinginan pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, ternyata hasilnya malah sebaliknya. Alih-alih makin sehat, program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah justru menyebabkan terjadinya berbagai kasus keracunan yang menyebabkan ribuan anak harus masuk rumah sakit.

Jika mengacu pada data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan dalam program MBG sebanyak 8.649 orang hingga 27 September 2025. Sementara itu, data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 5.914 orang per 25 September 2025 (Media Indonesia, 1 Oktober 2025). Di berbagai daerah, tidak sekali-dua kali ditemukan banyak menu makanan program MGB yang basi dan bau, bahkan yang mencemaskan ada makanan yang ternyata beracun sehingga menyebabkan anak harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan serius.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, kini banyak orangtua siswa yang waswas terhadap keselamatan anak-anak mereka di sekolah. Mereka membekali anak mereka kantong keresek. Tujuannya mewadahi menu masakan MBG yang bau, basi, atau yang tidak termakan. Sementara itu, di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, puluhan siswa SMA dan SMK dilarikan ke GOR Cipongkor pada Rabu (24/9) siang setelah mengalami gejala keracunan seusai mengonsumsi minuman bernama MBG.

Di Garut, Jawa Barat, dilaporkan sebanyak 569 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare seusai menyantap menu MBG. Selain di Garut, 230 siswa juga mengalami gejala keracunan seusai menyantap menu MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Di luar berbagai kasus di atas, masih banyak kasus makanan dari program MBG yang beracun dan tidak layak konsumsi. Anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan mengeluh demam tinggi, mual, muntah, hingga nyeri hebat di ulu hati. Tim medis pun segera memberikan penanganan darurat dengan air kelapa serta obat-obatan untuk meredakan gejala. Mereka segera melakukan penanganan cepat karena jika terlambat, bisa berakibat fatal.

EVALUASI PROGRAM MBG

Saat ini, desakan dari berbagai pihgak agar program MBG dievaluasi total terus bermunculan. Pemerintah sendiri memang telah menegaskan tidak akan menghentikan program MBG. Namun, berdasarkan apa yang terjadi di berbagai daerah, ada sejumlah isu yang perlu diperhatikan di balik munculnya kasus-kasus makanan basi dan beracun dalam pelaksanaan program MBG.

Pertama, belum dilaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kelayakan makanan yang dibagikan. Sebagai proyek berskala besar, harus diakui tidak mudah bagi pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kelayakan dan kebersihan makanan yang didistribusikan ke anak-anak.

Produk makanan yang disediakan dan dikonsumsi anak-anak di sekolah harus benar-benar terjamin keamanannya. Zat aditif atau bahan yang tidak jelas serta cara memasak yang tidak layak bukan tidak mungkin malah menimbulkan risiko kesehatan serius bagi anak-anak.

Pengalaman telah banyak mengajarkan, proses pemasakan yang tidak sempurna atau kurang matang memudahkan terjadinya keracunan. Aspek sanitasi dan higiene serta penyediaan bahan baku mungkin menjadi entry point bagi terjadinya masalah kebersihan dan ketidakamanan makanan yang disajikan.

Walaupun cara memasak makanan yang didistribusikan sudah benar, sering terjadi banyak makanan yang disajikan ternyata mengandung gula berlebih, hingga penyediaan ultra processed food yang menyebabkan makanan yang disajikan menjadi kurang sehat.

Kedua, terjadinya pola penyeragaman dan sikap menghomogenisasi selera makan anak. Meski didukung dana yang luar biasa besar, pelaksanaan program MBG sering kali keliru dalam praktiknya karena menghomogenisasi selera anak-anak. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa selera anak umumnya sangat variatif dan berbeda satu dengan yang lain.

Ketika program MBG digulirkan, yang terjadi ialah ratusan makanan yang dibagi ke anak-anak di berbagai sekolah kemudian disamakan. Itu menyebabkan sebagian anak suka dan sebagian anak tidak suka makanan yang dibagikan.

Bagi anak yang tidak suka makanan yang disajikan, jangan kaget jika mereka kemudian tidak memakan makanan yang dibagikan dan lebih memilih makan makanan yang dibawa dari rumah. Makanan bekal dari orangtua mereka.

Itulah bentuk kebocoran anggaran yang sebetulnya merugikan negara.

Seorang siswa yang berasal dari kelas menengah ke atas, ketika mendapatkan pembagian makanan dari program MBG, jangan kaget jika makanan itu dibuang dan tidak dimakan. Makanan yang dibuang itu, jika ditotal di tingkat nasional, bukan tidak mungkin nilainya mencapai ratusan juta, miliaran, dan bahkan triliunan rupiah.

Menurut data, dana untuk intervensi MBG kurang lebih Rp1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan. Mengejar target atau sasaran sebanyak itu di wilayah Indonesia dengan geografi yang beragam dan kemampuan SDM penyedia MBG yang bervariasi tentu bukan hal yang mudah. Itulah tantangan berat yang harus kita hadapi.

Ketiga, pelaksanaan program MBG yang dilakukan secara massal dan di level nasional, di satu sisi memang menjanjikan dampak yang positif bagi peningkatan kebutuhan gizi anak. Namun, di sisi yang lain, ketika eksekusi pelaksanaan program cenderung top-down, yang terjadi ialah kantin dan warung-warung di sekitar sekolah menjadi mati.

Di berbagai daerah, sudah lazim bahwa pelaksana program MBG ialah pihak-pihak tertentu yang sebagian ditunjuk karena memiliki akses pada pusat-pusat kekuasaan. Sementara itu, lembaga usaha konvensional yang sebelumnya bertahan, seperti kantin sekolah dan warung, kemudian harus mati atau tersisih karena tergantikan oleh pemasok-pemasok makanan gratis ke berbagai sekolah.

PELAKSANAAN 2026

Secara objektif harus diakui bahwa pelaksanaan program MBG umumnya terlalu fokus mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran ketimbang memastikan standar mutu. Kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah ialah salah satu bukti betapa amburadul pelaksanaan program MBG. Apa yang terjadi sepanjang 2025 tentu harus menjadi pelajaran yang berharga sekaligus bahan evaluasi pelaksanaan program MBG.

Dalam APBN 2026, kita tahu pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun untuk program makanan bergizi gratis. Artinya program MBG telah diputuskan untuk tetap dilanjutkan. Untuk mencegah agar berbagai kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG pada 2025 tidak terjadi kembali, yang dibutuhkan ialah bersedia melakukan introspeksi.

Kekeliruan pelaksanaan program MBG yang menghomogenisasi selera anak dan digulirkan merata di seluruh daerah jangan sampai diulangi. Pemerintah harus bisa menentukan daerah mana yang jadi prioritas program. Program MBG tidak perlu dilakukan di kota-kota besar dengan angka keterpenuhan gizi yang sudah baik.

Dalam pelaksanaan program MBG ada baiknya jika pemerintah mempertimbangkan pelibatan peran kantin hingga komite sekolah dalam penyediaan makanan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan program MBG hanya melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang memiliki akses pada kekuasaan, tetapi pada saat yang sama mematikan potensi usaha yang selama ini telah berkembang di masyarakat.