
KOMISI VIII DPR RI menemukan banyak catatan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (5/10).
"Secara nasional ada banyak catatan dan perlu perbaikan yang kami temukan di berbagai daerah. Khusus untuk Banjarbaru pelaksanaan SR kami nilai sangat baik," ungkapnya.
Catatan-catatan tersebut antara lain di lapangan masih banyak anak usia sekolah dari kelompok miskin ekstrim belum tertampung di sekolah rakyat. Di beberapa daerah manajemen serta fasilitas sekolah rakyat yang belum standar. Menurut Abidin program sekolah rakyat yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini perlu mendapat dukungan, pemerintah daerah termasuk swasta.
"Program ini sangat berdampak pada menuntasan wajib belajar dan menjangkau kelompok miskin ekstrim, yang pada akhirnya mampu meningkatkan SDM dan menekan kemiskinan itu sendiri," ujarnya.
Komisi VIII DPR RI menilai SRT 9 Kota Banjarbaru termasuk sekolah rakyat terbaik yang pernah mereka kunjungi. Memiliki gedung terpadu, SRT 9 Kota Banjarbaru yang terletak Di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) ini memfasilitasi 125 siswa dan siswi dari sejumlah kabupaten/kota di Kalsel. Kepala BBPPKS, Yadi Muchtar bersyukur pelaksanaan SRT 9 Banjarbaru mendapat penilaian baik dari Komisi VIII DPR RI.
"Termasuk pelayanan pemberian makanan, kemudian juga untuk sarana olahraga dan sebagainya, Alhamdulillah cukup baik respon yang diberikan," ujar Kepala BBPPKS Banjarmasin Yadi Muchtar.
Sejak dimulai 14 Juli 2025 lalu, pelaksanaan belajar mengajar dengan konsep boarding school ini tidak mengalami kendala yang signifikan. Selain peninjauan fasilitas belajar mengajar dan asrama di SRT 9 Kota Banjarbaru, agenda kunjungan rombongan Komisi VIII DPR RI juga kembali dilanjutkan dengan menyerap aspirasi orang tua atau wali murid SRT 9 Kota Banjarbaru. (H-4)