Forum KPAID Jawa Barat Mendesak Pemerintah Mengevaluasi Program MBG

Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto(MI/KRISTIADI)

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Untuk itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto mengatakan, pihaknya mendukung program strategis nasional (PSN) diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan dengan baik. Namun, banyaknya keracunan massal di berbagai daerah harus disikapi pemerintah dengan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"KPAID Jabar mendesak Pemerintah melakukan evaluasi terhadap program MBG," katanya, Minggu (5/10).

Dia mengatakan banyak laporan masyarakat mengenai kualitas makanan yang disiapkan dapur SPPG. Sejumlah pelajar penerima manfaat masih menemukan belatung, makanan basi hingga adanya penurunan nilai gizi.

"Keracunan makanan dalam program MBG diharapkan tidak terulang kembali," ujarnya.

Menurut Ato, dapur SPPG sebagai penyedia makanan tidak boleh hanya berfokus pada kuantitas saja, tapi harus ketat dalam menjamin kebersihan, sanitasi, dan keamanan distribusi makanan hingga ke sekolah. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah harus transparan dan melibatkan banyak pihak terkait.

"Forum KPAID Jawa Barat mendukung program strategi nasional pemerintah agar anak dan orangtua menyambut riang gembira. Kalau dugaan keracunan massal masih terulang lagi, pelajar mengalami kegelisahan, ketakutan dan orangtua mengalami kecemasan. Kami minta agar pemerintah melakukan evakuasi secara menyeluruh program tersebut," pungkasnya.