Anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati Diteror dan Meminta Jaminan Keamanan

Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendatangi DPRD Pati.(MI/Akhmad Safuan)

BUNTUT pembakaran rumah Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh Istiyanto di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati minta jaminan keamanan karena telah merasakan teror. Pansus Hak Angket DPRD Pati dibentuk setelah terjadi demonstrasi besar-besaran untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo.

Setelah kasus pengeroyokan dan pembakaran rumah Koordinator AMPB Teguh Istiyanto di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kini sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati merasa tidak nyaman karena mendapat sejumlah teror.

"Kami minta jaminan keamanan, karena kami merasa was-was atas keselamatan seluruh anggota pansus dan keluarga, sehubungan mulai banyak bermunculan teror," kata Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati Muntamah.

Teror tidak hanya dialami Koordinator AMPB Teguh Istiyanto, lanjut Muntamah, tetapi juga anggota pansus yakni Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo yang sering dibuntuti oleh mobil tidak dikenal ketika sedang melakukan perjalanan tugas dan rumahnya diawasi orang-orang asing 

Hal serupa juga dialami Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Joni Kurnianto, lanjut Muntamah. Melalui seorang karyawan di rumahnya, dia menerima ancaman keselamatan, sehingga wajar jika saat ini anggota dewan terutama di pansus merasa khawatir terhadap kondisi ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Polresta Pati Ajun Komisaris Besar Jaka Wahyudi mengatakan menjamin keselamatan dan melindungi seluruh warga Pati dari segala bentuk ancaman dan akan meningkatkan kesiagaan menjaga daerah ini tetap kondusif, karena hal itu merupakan tugas kepolisian.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap aksi kriminalitas yang tejah mengganggu warga Pati tersebut, proses hukum masih berjalan," ujar Jaka Wahyudi.

TIDAK DILIBATKAN
Sementara itu sidang lanjutan Pansus Hak Angket DPRD Pati dengan mengundang Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, seluruh anggota mendapatkan fakta baru lagi, yakni bahwa seluruh kebijakan strategis Bupati Pati Sudewo tidak pernah melibatkan wakilnya.

Berdasarkan pengakuan Risma Ardhi Chandra, selain antara Bupati dan wakil berkantor di tempat berbeda, juga berbagai kebijakan ternasuk pemberhentian, penggeseran dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Pati tidak pernah dilibatkan, bahkan tidak pernah diajak bicara.

"Saya ini wakil, kalau bahasa Jawa hanya awak dan sikil (badan dan kaki), sehingga berbagai kebijakan diambil bupati dari sejak dilantik hingga saat  ini belum pernah dilibatkan sama sekali," ungkap Risma.

Hal itu juga dibenarkan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Rini Susilowati ketika diundang Pansus Hak Angket DPRD Pati. Dia mengatakan pemecatan 220 pegawai honorer RSUD yang dilakukan merupakan langkah efisiensi anggaran, namun setelah menjadi ramai seperti saat ini segera akan melakukan perekrutan kembali.

Ditanya Ketua Pansus Hak Angket Teguh Bandang Waluyo pengambilan kebijakan pemecatan karyawan honorer tersebut, Rini mengatakan bahwa pemberhentian tersebut merupakan perintah dari Bupati Pati Sudewo. "Kami segera lakukan perekrutan karyawan baru, Kami akan prioritaskan para pegawai honorer yang diberhentikan," tambahnya. (E-2)