Uang Negara Jangan Tidur

Hamim Pou Pengamat Kebijakan dan Inovasi, mantan kepala daerah, Nusa Strategika Institute(Dok.Pribadi)

UANG negara semestinya bekerja bukan tidur. Namun, saban tahun sebagian dana mengendap rapi di buku kas. Di tingkat pemerintah pusat simpanan itu disebut Saldo Anggaran Lebih (SAL). Di pemerintah daerah dikenal sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Kedua istilah ini mudah dipahami sebagai uang yang belum sempat menjadi barang dan jasa untuk warga. Ia lahir dari belanja tertunda, program yang tidak jadi dilaksanakan, proses pengadaan molor, atau kehati-hatian berlebihan. Bagi warga yang menanti jalan tani, puskesmas, irigasi, pasar rakyat, bantuan alat produksi, modal kerja, dan rumah sederhana, uang yang tidak bergerak berarti kesempatan yang hilang.

Data resmi memperlihatkan ruang perbaikan yang besar. Posisi SAL pemerintah pusat 2024 tercatat Rp457,5 triliun yang dipublikasikan pertengahan 2025. Di paruh kedua 2025, Kementerian Keuangan menyatakan akan menggunakan sekitar Rp85,6 triliun dari SAL untuk menurunkan kebutuhan penerbitan surat berharga negara, mendanai belanja prioritas, dan membiayai defisit anggaran. Kebijakan ini isyarat penting: selama cadangan kita masih memadai, logikanya adalah memakai uang sendiri lebih dulu sebelum mencari utang baru.

Pemerintah juga mengambil langkah penempatan uang negara di bank milik negara melalui skema deposito on call. Kebijakan ini disiapkan untuk menjaga likuiditas, menurunkan biaya dana perbankan, dan membuka ruang ekspansi kredit. Penempatan dilakukan dengan koridor yang tegas, antara lain melalui keputusan Menteri Keuangan yang mengatur bentuk, tenor, dan mekanisme perpanjangan. Di atas kertas, tambahan likuiditas di bank pelaksana akan menurunkan harga dana dan mendorong penyaluran kredit ke sektor yang menghasilkan lapangan kerja serta nilai tambah di dalam negeri.

Output Jelas

Di sisi lain, rancangan anggaran 2026 merencanakan Transfer ke Daerah sekitar Rp650 triliun. Rinciannya, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) kurang lebih Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp155,1 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp45,1 triliun, Dana Otonomi Khusus kurang lebih Rp13,1 triliun, insentif fiskal sekitar Rp1,8 triliun, dan Dana Desa sekitar Rp60,6 triliun. Karena angkanya lebih rendah dibanding alokasi 2025, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi makin krusial agar layanan dasar tidak terganggu. TKD harus diarahkan ke output jelas bukan sekadar tersalurkan di atas kertas.

Bagaimana dengan pembiayaan rakyat? Target Kredit Usaha Rakyat 2025 ditetapkan Rp300 triliun. Per pertengahan Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai sekitar Rp160 triliun, dengan porsi yang makin besar mengalir ke kegiatan produktif. Sementara itu, posisi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di perbankan komersial per Juni 2025 berada di kisaran Rp1.503,6 triliun. Namun, pertumbuhannya melambat; pada Juli 2025 hanya sekitar 1,6% secara tahunan, dan kualitas kredit memerlukan perhatian agar tren kredit bermasalah tidak terus naik. Semua angka ini mempertegas bahwa kebijakan likuiditas harus benar-benar berujung pada kredit berkualitas.

Di tingkat daerah, potret uang tidur juga nyata. Saldo kas pemerintah daerah yang mengendap di perbankan per 31 Desember 2024 masih sekitar Rp86,85 triliun. Di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, sisa lebih perhitungan anggaran 2024 juga cukup besar. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Timur melaporkan sisa lebih perhitungan anggaran lebih dari Rp4 triliun pada nota penjelasan perubahan anggaran 2025. Sisa lebih tidak selalu buruk; ia dapat menjadi bantalan likuiditas yang sehat untuk menghadapi ketidakpastian. Masalah muncul ketika nilainya membesar dari tahun ke tahun akibat perencanaan yang lemah, keterlambatan pengadaan, dan koordinasi yang kurang antara tingkat pemerintahan.

Kesimpulannya sederhana: kita tidak kekurangan uang, yang kurang adalah desain agar uang bekerja. Karena itu, kebijakan penempatan kas negara di bank pelaksana perlu diikat oleh tujuan yang terukur, insentif yang tepat, dan pengawasan yang transparan. Tanpa itu, tambahan likuiditas hanya akan kembali parkir di rekening, berputar di instrumen antarbank, atau mengalir ke kredit konsumsi jangka pendek.

Di lapangan, yang kita harapkan adalah modal kerja lebih murah bagi bengkel las, pembuat keripik, pengolah ikan, petani padi, dan keluarga berpenghasilan rendah yang mengejar rumah pertama mereka.

Perkara Tatakelola

Untuk membuat uang negara betul-betul bekerja, saya mengajukan tujuh penyesuaian desain sederhana, terukur, dan dapat diawasi publik. Saya sengaja menulisnya dalam bahasa mudah karena persoalan ini sesungguhnya perkara tatakelola yang masuk akal sehat bukan semata urusan istilah teknis.

Pertama, terapkan aturan SAL-first. Utamakan pemanfaatan SAL untuk menutup defisit sebelum menerbitkan utang baru. Tetapkan lantai SAL, misalnya di kisaran Rp200 triliun sampai Rp250 triliun sebagai bantalan guncangan yang menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas pembiayaan. Di atas lantai itu, dana wajib bekerja untuk defisit dan program produktif yang berdampak nyata pada perekonomian dan layanan dasar. Dampaknya ganda: kebutuhan penerbitan surat berharga negara menurun, tekanan tingkat imbal hasil mereda, dan beban bunga mengecil secara berkelanjutan.

Kedua, penempatan kas negara di perbankan harus berbasis kinerja sektor prioritas. Tetapkan indikator yang mudah diukur dan relevan: pertumbuhan kredit UMKM yang lebih cepat dari kredit total; jumlah rumah keluarga berpenghasilan rendah yang terealisasi melalui kredit pemilikan rumah bersubsidi; pembiayaan alat dan mesin pertanian, kapal nelayan kecil, serta penyimpanan dingin; dan kenaikan porsi kredit ke industri pengolahan bernilai tambah. Buat skema imbal hasil berjenjang, lebih tinggi bagi bank yang mencapai target dengan kualitas kredit terjaga. Sertakan ko-pembiayaan, batas konsentrasi, dan uji ketahanan portofolio agar risiko tetap terkendali.

Ketiga, desain Transfer ke Daerah 2026 perlu menggabungkan formula pemerataan dengan komponen berbasis performa. Daerah yang menyiapkan proyek lebih awal, memiliki serapan Dana Alokasi Khusus fisik yang tinggi, dan menunjukkan peningkatan output layanan dasar memperoleh tambahan dukungan. Daerah dengan sisa lebih perhitungan anggaran yang tinggi secara berulang menerima sinyal korektif agar memperbaiki perencanaan. Pada level provinsi, tetapkan kewajiban afirmatif agar sebagian anggaran mengalir ke kabupaten/kota melalui hibah atau bantuan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Keempat, jadikan kesiapan proyek sebagai prioritas kebijakan. Bentuk fasilitas persiapan proyek yang ringan dan cepat untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan studi sederhana, desain standar, dan dokumen pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk program padat karya dan perumahan rakyat, sediakan dana bergulir dan rekening penampung yang sederhana agar arus kas penyedia tidak tercekik. Di pembiayaan mikro, bangun agregator yang menggabungkan pendampingan, jaminan pasar, dan akses ke kredit murah, sehingga rupiah penempatan benar-benar berubah menjadi mesin, alat pengering, perahu, atau sarana penyimpanan.

Kelima, jadikan transparansi waktu nyata sebagai budaya. Publikasikan dasbor berkala yang mudah diakses: posisi SAL per pekan, penempatan per bank, serapan kredit ke sektor prioritas, jumlah rumah keluarga berpenghasilan rendah yang sudah terbangun, tren kredit UMKM beserta kualitasnya, serta penyerapan Transfer ke Daerah per provinsi dan kabupaten/kota. Sediakan data terbuka dan metodologi jelas agar akademisi, media, dan warga dapat ikut mengawasi. Ketika angka-angka dibuka, perilaku birokrasi berubah karena kinerja dinilai dari capaian bukan janji.

Keenam, orkestrasi kebijakan fiskal dan moneter harus halus. Penempatan kas negara dilakukan bertahap mengikuti daya serap sektor riil, sementara operasi pasar uang oleh otoritas moneter menjadi penyangga agar suku bunga jangka pendek stabil. Tujuannya sederhana: setiap rupiah tambahan likuiditas benar-benar menjadi barang modal, jam kerja, dan produksi, bukan sekadar menekan bunga antarbank sesaat. Dengan demikian, manfaat kebijakan terasa hingga ke bengkel las di kecamatan, koperasi nelayan di pesisir, dan kelompok tani di desa.

Ketujuh, bagi peran secara adil. Pemerintah pusat menyediakan kerangka, likuiditas, dan insentif berbasis kinerja. Pemerintah daerah menyiapkan proyek, mempercepat pengadaan, dan memastikan kualitas belanja. Provinsi jangan menjadi sumbatan; jadilah simpul fasilitasi kabupaten/kota. Bila rantai kebijakan ini tersambung, uang negara berhenti tidur dan mulai mengikuti peta kebutuhan warga dari hulu kebijakan hingga hilir pelayanan.

Relevan Bagi Rakyat

Mengapa penekanan pada sektor prioritas penting? Karena di sanalah dampak ekonomi dan sosial tercipta paling cepat. Modal kerja yang terjangkau untuk bengkel las, warung olahan pangan, atau koperasi nelayan segera berubah menjadi tambahan alat, jam kerja...