Pengusaha Sawit: Kemenhut Juga harus Diperiksa soal Penebangan Hutan

Ilustrasi(Antara)

Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatra, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan. Untuk itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, yang menanggapi pihak yang menyebut perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab banjir.

Banyak publik yang menyerukan agar aparat penegak hukum menindak aktas ilegal pemanfaatan kayu maupun alih fungsi hutan yang izinnya berasal dari Kementerian Kehutanan. Menurutnya fokus pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan saja.

"Titik awal bencana bukan di perkebunan sawit. Kayu-kayu gelondongan itu jelas bukan dari kebun sawit, tapi dari pemanfaatan kayu hutan atau HTI (hutan tanaman industri)," kata Gulat.

Ia meminta penegak hukum, agar tidak hanya perusahaan yang diperiksa, tetapi juga Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Jangan hanya perusahaan yang diperiksa, tapi juga Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin dan lalainya tugas utama kementerian teknis tersebut," kata Gulat.

Gulat juga meminta evaluasi harus menyeluruh, terutama terkait prosedur perizinan pemanfaatan kawasan hutan. "Kejadian banjur Sunatra ini harus menjadi cermin untuk masa mendatang," jelasnya. (E-3)