Purbaya: Penerimaan Negara Tumbuh 9,8% di Awal 2026, Ekonomi Diyakini Menguat

ilustrasi(MI)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan (yoy). Ia optimistis ekonomi di tahun ini akan menguat.

"Kinerja penerimaan negara ini terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi hingga 30,8% secara yoy," ujarnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%. "Sehingga, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan neto positif," kata bendahara negara.

Gambaran penerimaan pajak pada bulan Januari ini, kata Purbaya, menunjukkan memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu.

"Dapat disebutkan ekonomi Indonesia memasuki tahun 2026 berada dalam kondisi yang kuat. Pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, sektor eksternal kuat, dan pasar keuangan semakin berdaya tahan serta menarik bagi investor," tambah Purbaya.

Pada 2026, base money atau uang beredar dikatakan masih tumbuh dobel digit dan likuiditas tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Inflasi berada dalam rentang aman dan terkendali, mulai dari 0,76% pada Januari dan meningkat bertahap seiring pola musiman hingga berada di 3,55% pada Januari 2026.

"Ini menunjukkan tekanan harga masih dikendalikan dan tidak mengganggu daya beli," tegasnya.

Di sisi lain, penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi sebesar 14%. Penurunan ini dipengaruhi oleh lonjakan impor dengan tarif 0% sebesar 29% serta turunnya minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dari 1.059 dolar AS per metric ton menjadi 916 dolar AS per metric ton, atau terkoreksi sebesar 13,5%," terang bendahara negara.

Purbaya kemudian menjelaskan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melemah dengan pertumbuhan negatif sebesar 19,7%.

"Ini kibat tidak berulangnya setoran dividen perbankan sebesar Rp10 triliun pada tahun sebelumnya," terangnya.

Kenaikan inflasi pada Januari 2026 dikatakan bersifat sementara karena faktor base effect dan adanya subsidi energi sebesar 20% pada tahun lalu. “Harusnya kalau dampak subsidi ini dihilangkan, inflasinya masih sekitar 2,5%–2,6% kalau tidak salah. Jadi inflasi masih cukup terkendali, ekonomi tidak kepanasan," tutupnya.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 41,1 miliar dolar AS atau melonjak 31,1% secara year on year. Hal ini, ungkap Purbaya, mencerminkan tidak hanya produk Indonesia yang mampu bersaing di pasar global, tetapi juga bahwa produk ekspor yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Untuk sektor manufaktur, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur domestik berada di zona ekspansif tercatat di level 51,2 pada akhir 2025 dan berlanjut meningkat menjadi 52,6 pada Januari 2026.

"Kondisi tersebut menjadi sinyal optimistis sekaligus menegaskan ketahanan serta daya saing eksternal ekonomi Indonesia," kata menkeu.

Pemerintah, tuturnya, terus memperkuat iklim usaha dan mendorong daya saing industri, terutama melalui satuan tugas (satgas) menghilangkan hambatan di dunia usaha  atau debottlenecking dan penguatan networking guna meningkatkan iklim investasi. Pasar keuangan pun menunjukkan perbaikan. (Ins/P-3)