PDIP: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo masih Relevan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah(Antara)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa arah kebijakan pertahanan nasional yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto melalui doktrin pertahanan semesta masih sangat relevan dengan kondisi geopolitik saat ini. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan tantangan global yang kian kompleks membuat Indonesia perlu mempertahankan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, konsep pertahanan semesta yang dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution tetap menjadi dasar yang kokoh dalam menjaga kedaulatan negara.

"Pertahanan semesta yang digagas Jenderal Nasution dan kini diteruskan Presiden Prabowo sangat tepat. Dunia tidak lagi hanya menghadapi perang konvensional, tapi juga perang politik, ekonomi, budaya, dan siber. Karena itu, partisipasi rakyat terlatih dan profesional di berbagai bidang menjadi keharusan,” ujar Said, melalui keterangannya, Senin (6/10).

Said menilai, meski bentuk ancaman telah bergeser ke berbagai dimensi, kekuatan konvensional tetap diperlukan. Ia menyebut pencapaian Minimum Essential Force (MEF) harus terus menjadi ukuran utama kemampuan pertahanan Indonesia. “Untuk memenuhi MEF, kita butuh organisasi pertahanan yang tangguh, industri militer mandiri, dukungan anggaran yang memadai, dan profesionalitas prajurit,” katanya.

Ia menyoroti upaya pemerintah memperkuat struktur organisasi TNI di era Presiden Prabowo, termasuk pembentukan komando teritorial baru di darat, laut, dan udara. Menurutnya, langkah itu menunjukkan komitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan dan jangkauan pertahanan nasional.

Dari sisi industri, Said menilai kemandirian produksi alat utama sistem senjata (alutsista) harus terus ditingkatkan. Ia menyinggung keberadaan PT PAL, PT Pindad, hingga proyek pesawat tempur bersama Korea Selatan sebagai fondasi penting menuju kemandirian industri pertahanan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan anggaran tetap menjadi faktor penentu. “Kita masih di peringkat 29 dunia untuk anggaran pertahanan, di bawah Singapura yang ada di posisi 26. Ini belum ideal, tapi DPR akan terus mendukung peningkatan anggaran pertahanan sesuai kemampuan fiskal negara,” ujarnya.

Said juga menekankan pentingnya menjaga profesionalitas prajurit TNI di tengah dinamika politik nasional. “Profesionalitas TNI adalah modal utama. TNI harus netral dari politik praktis, sementara politisi sipil tidak boleh menyeret TNI ke arena politik. TNI harus fokus pada kebijakan pertahanan negara,” tegasnya. (E-3)