Menkes Budi Angkat Bicara Soal Wajibnya SPPG urus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sepakat bahwa semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Kebijakan ini dibuat agar kasus keracunan akibat santap Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak kembali terulang.

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya belum mendapat data lengkap terkait SPPG yang sudah memiliki SLHS. Namun, ia memastikan bahwa hal tersebut akan dipercepat di semua SPPG.

“Datanya saya belum dapat secara lengkap tapi memang SLHS ini kita akan percepat agar semua SPPG yang ada bisa memenuhi standar. Standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” kata Budi usai rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Ia tak memungkiri, meski sudah ada SLHS, SPPG harus selalu memastikan bahwa proses penyiapan makanan berjalan dengan benar.

“Harus ada juga prosesnya yang benar dan kita bersama BGN (Badan Gizi Nasional) akan mengontrol proses dari kesiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti kita akan bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini (keracunan),” paparnya.

Lantas, apakah jika dalam sebulan SPPG tak memiliki SLHS, maka akan ditutup?

“Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN karena itu wewenangnya BGN, sejauh ini saya belum punya data tapi saya tahu bahwa sebagian besar masih dalam proses untuk bisa mendapatkan SLHS,” pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjawab sejumlah isu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan program ini mendapatkan serangan beruntun.

Sebelumnya, guna merespons banyaknya kasus keracunan hidangan MBG, pemerintah sepakat mewajibkan pengurusan SLHS bagi semua SPPG.

“Kami mewajibkan pengurusan SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) untuk seluruh SPPG,” Kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu (28/9/2025).

Zulhas bercerita, setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Tanah Air, presiden langsung mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran kabinet. Salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan mengambil langkah cepat,” ujarnya.

Zulhas dan para menteri lainnya sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), berikut poin-poin penting yang dihasilkan:

• SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara selama masa evaluasi dan investigasi
• Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG
• Sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah.

Zulhas juga menyampaikan bahwa dalam perbaikan ini, berbagai pihak harus terlibat.

“Semua K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini,” ucapnya.

Disebutkan pula bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin perlu mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.

Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

Rapat ini diikuti Menkes RI Budi Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, hingga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji.