Komisi VIII DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pembangunan Ponpes

KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan supaya pemerintah memberikan subsidi bagi pondok pesantren untuk mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Marwan menyampaikan ini menyusul peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada pekan lalu.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan telah berbicara dengan Kementerian Agama terkait dengan usulan ini. “Kemungkinan kami akan membuat semacam beban pemerintah untuk memberikan subsidi IMB terhadap pesantren,” ucap Marwan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Oktober 2025. 

Marwan menilai pemerintah belum berkemampuan untuk membangun infrastruktur pondok pesantren secara merata di seluruh Indonesia. Keterbatasan pemerintah itu menyebabkan banyak pesantren yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. “Kalau ini ada masyarakat yang sudah memberikan dharma baktinya, tinggal memandu IMB, ya, apa salahnya?” kata dia. 

Berdasarkan catatan Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia sebanyak 42 hingga 44 ribu. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan dari total ribuan ponpes, hanya 50 yang mengantongi IMB.

Marwan menduga prosedur penerbitan IMB tak mudah sehingga membuat kebanyakan ponpes mengabaikan izin itu. "Tapi sekitar 42 ribuan kalau setengahnya yang punya IMB setengah lagi tidak, pertanyaannya kan, kenapa? Jangan-jangan ini mendapatkan IMB tidak mudah, berbelit," kata dia.

Maka dari itu, Marwan berharap proses mengurus IMB ke depannya lebih disederhanakan lagi supaya ponpes membangun infrastruktur yang lebih layak.

Marwan meyakini ada unsur kelalaian dalam insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny pada 29 September lalu.  “Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan, kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai,” kata dia. 

Ia menyatakan unsur kelalaian itu bukan saja berada di tangan pengurus Ponpes Al Khoziny, namun otoritas yang menganggap bangunan itu layak juga perlu ditelusuri. “Nah, ternyata kita juga membiarkan itu, membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa diawasi,” kata Marwan. 

Komisi VIII DPR lantas meminta segera dilakukan pembenahan. Apabila ada bangunan yang menurut penilaian dan kajian teknik sipil tidak memadai, maka bangunan itu perlu segera diperbaiki. 

“Saya kira ini ya kembali lagi, kalau diusut ya pesantren salah, tapi pemerintah juga salah, tidak mengawasi,” ujar Marwan. “Termasuk juga kami-kami ini Komisi VIII kenapa tidak memberi dukungan.”

Sampai hari ini pukul 14.45 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban meninggal mencapai 53 orang. Ada enam korban masih dalam perawatan medis. Sebanyak 97 orang telah selesai menjalani perawatan, termasuk satu korban yang tidak memerlukan penanganan lanjutan.

Selain itu, tim SAR gabungan menemukan lima potongan tubuh yang kini masih dalam tahap identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya. Tim gabungan masih mencari 10 korban yang belum ditemukan.