Jaga Estetika Kota, Pramono Anung Instruksikan Penertiban Spanduk Parpol tanpa Pandang Bulu

ilustrasi .(Antara)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk menata estetika ruang publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan akan menertibkan seluruh atribut partai politik (parpol) yang melanggar aturan, baik dari segi lokasi maupun masa izin pemasangan.

Pramono menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.

“Jadi untuk spanduk parpol, kami sudah membuat aturan. Saya sudah memintakan kepada Satpol PP, dan juga kepada Walikota terkait untuk memberikan pengumuman bagi partai-partai politik jangka waktu yang diperbolehkan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2).

Dia menekankan bahwa tidak akan ada keistimewaan bagi kelompok tertentu. Setelah batas waktu izin berakhir, petugas akan langsung bergerak di lapangan. Toleransi waktu yang diberikan pun sangat singkat sebelum tindakan pencopotan dilakukan.

"Di luar itu misalnya dua hari, masih akan kami turunkan. Dan itu berlaku bagi semua partai. Enggak melihat partai ABCD, pokoknya yang sudah masa izinnya lewat segera diturunkan,” tegasnya.

Jalur Protokol
Selain durasi pemasangan, titik lokasi juga menjadi perhatian serius Pemprov DKI. Pramono menggarisbawahi bahwa sejumlah area strategis dan jalan protokol harus bebas dari atribut politik demi menjaga kenyamanan pengguna jalan dan keindahan kota. “Yang enggak boleh di flyover, yang jalan-jalan utama,” ujarnya.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga ketertiban kota dan mencegah kesan pembiaran terhadap pelanggaran aturan. Menurut Pramono, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi harus menjadi teladan dalam penegakan aturan yang adil dan konsisten bagi semua pihak. (Far/P-2)