Soroti Soal Gerakan Seribu Sehari Dedi Mulyadi, Politisi PPP: Mencontohkan Pungli

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah hingga masyarakat umum untuk berdonasi Rp1.000 per hari. Donasi itu dikemas dalam gerakan "Rereongan Poe Ibu".

Gerakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu. Surat itu juga disampaikan kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

Gebrakan baru ala mantan Bupati Purwakarta itu mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jabar H Zaini Shofari. Menurutnya, gerakan berdonasi sehari Rp1.000 bagi ASN, pelajar dan masyarakat umum ini terlalu dipaksakan.

"Gerakan Poe Ibu ini gerakan yang menurut saya dipaksakan atas nama kesetiakawanan. ASN, siswa sekolah dan warga masyarakat diajak untuk menyisihkan Rp1.000," ujar Zaini kepada Republika, Ahad, (5/10/2025).

Menurutnya, bagi ASN gerakan ini mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun bagi siswa maupun masyarakat, kata dia, gerakan ini seperti mencontohkan pungutan liar (pungli).

"Kalau ASN pasti akan mengikuti apa yang disampaikan atasannya yaitu gubernur, tapi bicara siswa sekolah setiap ada pungutan apapun namanya di sekolah itu dilarang, tidak boleh. Tapi sekarang gubernur malah mengajarkan bahkan diinstitusionalisasikan, dilegalkan kalai Rp1.000 itu seolah-olahh solidaritas, rereongan (kebersamaan)," paparnya.

"Saya contohkan lagi di pinggir jalan masyarakat meminta sumbangan bantuan untuk fasilitasi keagamaan dilarang juga, tapi tidak diberi solusinya. Untuk pesantren, majelis atau lembaga keagamaan malah jadi nol untuk bantuan hibahnya," imbuh Zaini.

Sehingga menurut dia, gerakan donasi sehari Rp1.000 per hari ini tidak baik dalam tata kelola bernegara. Sebab seperti menunjukan ketidakmampuan Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan. Sebab, kata Zaini, pemenuhan kesehatan dan pendidikan seperti tujuan dari donasi itu sudah seharusnya menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

"Artinya kan ketidakmampuan negara ketidakmmapuan pemerintah provinsi dalam mengelola tata keuangan, sehingga masyarakat terus dilibatkan. Padahal pajak apapun masyarakat sudah hantarkan, sudah dilibatkan. Jangan kemudian dengan dalih masyarakat yang mengadukan ke Lembur Kuring (Lembur Pakuan) kemudian didijadikan alasan untuk memperkuat seolah-olah ini bagian dari kesetiakawanan," papar Zaini.

Zaini melanjutkan, sikap kesetiakawanan itu sebenarnya sudah tertanam dalam jiwa masyatakat khususnya di Jawa Barat. Ia meyakini masyarakat di Jawa Barat tak akan membiarkan kerabat atau tetangganya sampai tidak bisa makan.

"Jadi jangan kemudian direduksi seolah-olah dengan diinstruksionalisasi ini masyarakat terus bisa bergerak atas nama edaran, tidak seperti itu. Masyarakat dari dulu rereongan, saling bantu satu sama lainnya di lingkungan masyarakat terkecil," kata dia.