Pudarnya Multilateralisme Ancam Penanganan Krisis Iklim

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)(YouTube)

PRESIDEN ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai situasi global saat ini tidak terlalu cerah untuk mengimplementasikan agenda besar dunia, seperti transisi energi, penyelamatan bumi, pemberantasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena semangat multilateralisme semakin menurun. Ia menyebut banyak negara saat ini cenderung bersikap unilateralis, yaitu bertindak sendiri tanpa memperhatikan kepentingan negara lain, serta menganut ultranasionalisme atau menempatkan kepentingan nasional negaranya di atas segalanya.

"Ini berbahaya, karena jika semua negara sibuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing, siapa yang akan mengurus agenda global seperti pembangunan berkelanjutan dan penanganan krisis iklim?" kata SBY dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 yang digelar Institute Essential Services Reform (IESR) secara daring, Senin (6/10).

Ia menegaskan, memperjuangkan kepentingan nasional memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab internasional dalam menyelamatkan agenda global. Ia menyoroti situasi di berbagai kawasan dunia, seperti di Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara yang masih diwarnai ketegangan tinggi dan berpotensi membuka konflik terbuka. 

Akibatnya, banyak negara kini lebih banyak mengarahkan sumber daya ke pembangunan kekuatan militer untuk kepentingan geopolitik, bukan untuk menangani isu lingkungan, atau mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan beberapa pemimpin dunia ada yang tidak percaya bahwa bumi tengah menghadapi krisis lingkungan, ada pula yang percaya tetapi tidak mengambil tindakan. Mereka disebut menomorduakan isu ini demi mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri.

"Maaf kalau terdengar keras, tetapi ada pemimpin dunia yang tidak percaya bahwa bumi sedang menghadapi krisis lingkungan. Ada yang percaya namun tidak bertindak, bahkan ada yang cenderung mempengaruhi yang lain untuk bersikap sama," tudingnya.

SBY menekankan Indonesia harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Karena itu, setiap pemimpin negara perlu memiliki visi yang jelas, serta kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan. 

Kepemimpinan yang efektif, menurutnya, harus memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar diimplementasikan secara baik, serta mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif. Mulai dari pemerintah, sektor swasta, para ahli, hingga kalangan akademisi.

"Kepemimpinan yang efektif, kebijakan yang dapat ditegakkan, serta kesinambungan dan konsistensi adalah hal penting. Tanpa ketiga ini, semakin jauh kita dari pencapaian tujuan," pungkasnya. (Ins/E-1)