
PROGAM Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menuai polemik, terkait banyaknya siswa yang keracunan.
Menyikapi hal ini Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof H Didi Sukyadi menyebut program MBG tidak perlu dihentikan, namun cukup dievaluasi dan diperbaiki tata kelolanya.
Dia mengakui pelaksanaan MBG belum sempurna, mengingat program ini baru pertama kali dilakukan secara besar-besaran untuk jutaan siswa.
"Jadi kendala di lapangan bukan alasan untuk menghentikan program. Yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya. Kita punya banyak ahli, baik di bidang gizi maupun kesehatan. Sinerginya yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Apalagi, kata Didi, MBG merupakan program strategis yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, karena menyentuh aspek paling dasar dalam pembangunan sumber daya manusia, yakni asupan gizi anak sejak dini.
"Program ini sangat bagus dan harus diteruskan. Kalau ada kekurangan, ya dikaji bersama dan diperbaiki. Saya yakin insya Allah ada jalan,” tuturnya.
Menurut Didi, keberhasilan program MBG akan sangat menentukan kesiapan bangsa menghadapi bonus demografi pada 2045. Kualitas sumber daya manusia yang baik hanya bisa dicapai jika kebutuhan gizi anak terpenuhi sejak usia dini.
“Kalau gizi anak baik, mereka tumbuh cerdas dan sehat. Itulah fondasi Indonesia Emas,” paparnya.
Dia mengungkapkan, jika pemerintah membutuhkan, UPI sebagai instansi juga siap mendukung pelaksanaan MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Apalagi UPI memiliki berbagai fakultas dan program studi yang relevan untuk mendukung keberhasilan program ini. UPI memiliki fakultas kedokteran, Keperawatan, Gizi dan Tata Boga. UPI jug memiliki dapur Laboga.
“Kalau kami dibutuhkan, UPI siap memberikan pendampingan, penyuluhan, bahkan mahasiswa kami bisa ikut melakukan supervisi dapur MBG melalui program KKN,” imbuhnya.
Didi menambahkan, selain memiliki laboratorium dan dapur praktik, UPI juga rutin melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi memiliki banyak pakar yang bisa membantu pemerintah memperkuat kualitas gizi dan pengawasan di lapangan.