Pemangkasan TKD Dinilai Picu ‘Kreativitas Pungutan’ Daerah

Sejumlah warga antre membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat Pekan Panutan PBB di Alun-Alun Kota Bogor, Jawa Barat(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda menilai munculnya kebijakan 'Rereongan Sapoe Sarebu' di Jawa Barat merupakan dampak lanjutan dari pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. 

Menurutnya, kebijakan tersebut membuat daerah terjepit dan mendorong mereka mencari sumber dana alternatif dengan cara yang justru membebani rakyat.

“Ini akibat pemotongan TKD yang selama ini digunakan untuk membiayai sejumlah program. Ketika aliran dana itu terputus, daerah terpaksa berkreasi, tapi korbannya masyarakat,” ujar Eduardo kepada Media Indonesia, Minggu (5/10).

Ia menilai pemerintah pusat harus mengevaluasi kebijakan pemotongan TKD agar tidak mendorong daerah mencari jalan pintas melalui pungutan yang tidak etis. 

“Kalau ini dibiarkan, akan muncul pungutan-pungutan baru yang dibungkus formalisasi surat edaran di daerah lain. Rakyat yang akhirnya jadi korban,” katanya.

Selain itu, Eduardo menilai Pemprov Jawa Barat seharusnya memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa melukai warga. 

“Ada banyak cara, misalnya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, menertibkan kendaraan tak layak jalan, atau menutup kebocoran penerimaan pajak daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan PAD yang baik akan cukup menopang kebutuhan daerah tanpa harus membebankan publik. 

“Kalau pajak dikelola dengan transparan dan efisien, tidak perlu lagi ada sumbangan semacam itu. Pemerintah harus jadi pemecah masalah, bukan penambah beban,” pungkasnya. (Far/P-1)