Mendagri: Koordinasi pemerintah pusat-pemda solusi cegah insiden MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi antara Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir persoalan di lapangan.

“Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

Tito juga menambahkan, keberhasilan MBG tidak cukup ditentukan oleh kebijakan nasional semata.

Peran aktif Pemda melalui Satgas MBG, kata Tito, menjadi kunci agar pengawasan gizi berjalan optimal sekaligus memastikan program tepat sasaran.

Hal senada disampaikan pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah, yang menilai pemda harus diberi kewenangan lebih luas untuk mengawasi kualitas makanan dan gizi program MBG.

“Pemerintah daerah yang paling memahami kondisi lapangan, sehingga lebih tepat dalam memitigasi potensi kasus keracunan,” kata Insan.

Insan juga menegaskan perlunya mekanisme checks and balances. Menurutnya, desentralisasi kewenangan Pemda tetap harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah pusat.

Dengan begitu, tercipta keseimbangan antara pusat sebagai penyedia program dan Pemda sebagai penanggung jawab regional yang memiliki akses langsung terhadap infrastruktur serta perangkat daerah.

Baca juga: Mendagri: Pemda harus jadi garda terdepan tangani krisis MBG

Baca juga: Mendagri: Sinergisitas pusat dan daerah kunci sukses program MBG

“Harus ada mekanisme kontrol bersama, baik dari pusat, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisiensi bisa cepat terdeteksi dan ditangani,” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah daerah sudah mengambil inisiatif untuk meningkatkan pengawasan terhadap program MBG.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan meski pengawasan tidak secara formal diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Pemkot Surakarta mengambil langkah inisiatif dengan melibatkan Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, serta Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG),untuk memastikan program berjalan sesuai standar.

“Kami turun langsung setiap hari. Dinas Pangan mengawasi proses memasak, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan uji acak sebelum distribusi,” ujar Respati.

Pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyegelan, hingga distribusi.

Respati menekankan, pengawasan MBG bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral Pemkot untuk melindungi generasi muda.

“Program ini menyentuh langsung kebutuhan warga. Kami harus pastikan aman, sehat, dan sesuai standar. MBG adalah program mulia Presiden Prabowo untuk mencetak generasi kuat, dan kami siap menjaganya,” tegasnya.

Langkah serupa juga diambil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan tiga arahan strategis kepada pengelola SPPG, pertama meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimcam di wilayah kerja masing-masing.

Kedua, bersinergi dengan OPD teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk penanganan limbah dan sanitasi, serta yang ketiga, menjaga kualitas, kebersihan, dan keberagaman menu agar sesuai kebutuhan gizi serta diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Nurul menegaskan, program MBG tidak boleh gagal dalam misi mulianya meningkatkan status gizi anak-anak Bojonegoro. Pemkab bahkan siap menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian.

“Program ini harus menjadi kebanggaan Bojonegoro. Jangan sampai tujuan baik ini tercoreng oleh kecerobohan,” ujar Nurul.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.