Kesejahteraan Rakyat sebagai Kepentingan Nasional

Pembangunan Indonesia harus bisa dinikmati rakyat. (Foto: Sulis Maulida, under the Unsplash License)

Kesejahteraan rakyat sering kali disebut sebagai cita-cita luhur bangsa. Namun, dalam praktik politik kita, kata “rakyat” kerap hanya menjadi jargon. Padahal, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan nasional adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat.

Kepentingan nasional tidak boleh dimonopoli oleh elite politik atau segelintir kelompok ekonomi. Konsep ini harus diletakkan dalam kerangka kedaulatan rakyat di mana rakyat bukan hanya sumber legitimasi, tetapi juga tujuan akhir dari pembangunan. Tanpa kesejahteraan yang nyata, kedaulatan hanyalah formalitas.

Dalam teori politik modern, peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen, menekankan bahwa pembangunan adalah kebebasan (development as freedom). Menurut Sen, kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari kemampuan rakyat untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Teori ini relevan untuk menegaskan bahwa kesejahteraan adalah fondasi demokrasi yang sesungguhnya.

Ilustrasi Norwegia Foto: Tomas Marek/Shutterstock

Kita dapat belajar dari negara-negara yang berhasil menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan nasional. Salah satunya adalah Norwegia. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang transparan melalui Sovereign Wealth Fund, Norwegia memastikan keuntungan minyak bumi tidak hanya dinikmati oleh elite, tetapi dialirkan untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial seluruh warganya. Hasilnya, Norwegia konsisten berada di jajaran negara paling sejahtera di dunia.

Indonesia sejatinya memiliki potensi lebih besar. Dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari tambang, hutan, laut, hingga energi terbarukan, negeri ini mestinya mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai inti kepentingan nasional. Namun, realitas menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya sering kali hanya menguntungkan korporasi besar, sedangkan rakyat di sekitar sumber daya tetap hidup dalam kesulitan.

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. (Foto: Claudia Fernández Ortiz, under the Unsplash License)

Kegagalan menghubungkan kekayaan alam dengan kesejahteraan rakyat membuat kita rentan terhadap ketergantungan asing dan kerentanan sosial. Padahal, ketika kesejahteraan benar-benar menjadi prioritas, kekuatan bangsa akan berlipat: stabilitas sosial meningkat, produktivitas tenaga kerja naik, dan legitimasi politik menjadi kokoh.

Di sisi sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki bonus demografi. Angkatan muda yang besar bisa menjadi motor kekuatan nasional jika didukung pendidikan bermutu, lapangan kerja yang memadai, dan akses kesehatan yang terjangkau. Sebaliknya, bila diabaikan, bonus demografi justru berubah menjadi beban sosial yang memicu ketegangan.

Kesejahteraan sebagai kepentingan nasional berarti negara harus berani menata ulang arah pembangunan. Bukan lagi bertumpu pada kepentingan elite ekonomi-politik, melainkan pada agenda yang menyentuh kebutuhan rakyat: harga pangan terjangkau, kesehatan gratis atau murah, pendidikan berkualitas, dan pekerjaan yang layak.

Menggeser orientasi politik dari elite ke rakyat bukan perkara mudah. Elite tentu ingin mempertahankan privilese mereka. Namun, demokrasi sejati hanya akan lahir bila negara mampu menyeimbangkan distribusi kekuasaan dengan distribusi kesejahteraan. Tanpa itu, demokrasi hanyalah pesta prosedural lima tahunan.

Bendera merah putih berkibar saat terjadinya Halo Matahari di Kayu Aro Barat, Kerinci, Jambi, Jumat (28/8/2020). Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO

Menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan nasional juga akan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Negara yang rakyatnya sejahtera lebih dihormati dalam diplomasi internasional, lebih tangguh dalam menghadapi krisis, dan lebih berdaya dalam menjaga kedaulatan.

Politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat bukan sekadar idealisme moral, melainkan strategi cerdas untuk membangun daya tahan bangsa. Kedaulatan rakyat tidak cukup hanya dengan hak pilih, tetapi harus disertai hak atas hidup yang layak.

Jika Indonesia mampu menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan nasional, kita akan memiliki legitimasi politik yang lebih kuat daripada sekadar mengandalkan simbol nasionalisme. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang menjadi tiang penyangga bangsa.

Kesejahteraan rakyat adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi: sebuah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka, sudah saatnya kepentingan nasional kita dimaknai ulang—bukan untuk elite, tetapi untuk rakyat yang sesungguhnya adalah pemilik kedaulatan.