
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kanal pengaduan daring yang mudah diakses masyarakat melalui aplikasi JAKI. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab beragam kebutuhan warga, mulai dari pengecekan harga pangan, kualitas udara, hingga daftar layanan kesehatan.
Namun, di tengah kemudahan itu, tak sedikit warga yang justru memilih mengadu langsung ke akun media sosial Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno lewat pesan langsung (DM).
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengakui fenomena itu menjadi perhatian serius. Menurutnya, masih adanya laporan warga yang disampaikan langsung ke Gubernur menunjukkan adanya hambatan dalam sistem pengaduan yang mestinya sudah bisa diatasi melalui JAKI.
“Kadang-kadang ada laporan yang dibilang ‘done’, ternyata enggak ‘done’. Dibilang sudah selesai, tapi nyatanya belum,” kata Chico di Balai Kota, hari ini.
Ia menilai, secara umum kinerja Pemprov dalam merespons aduan publik sudah cukup baik dibanding daerah lain. Namun, untuk standar Jakarta, Chico menegaskan, pelayanan harus lebih unggul lagi.
“Warganya ini kan tiap hari lapor. Pak Gubernur sering bilang, ‘Kok hari gini masih ada yang lapor ke medsos gue, loh?’ Artinya, ada sesuatu yang tersumbat dalam mekanisme penanganan laporan,” ujarnya.
Fenomena warga yang lebih percaya diri mengadu langsung kepada Gubernur, lanjutnya, juga tidak lepas dari kebiasaan Pramono yang dikenal responsif terhadap pesan pribadi dari masyarakat.
“Pak Gub itu pegang sendiri akun medsosnya. tapi kalau DM, komen, respon itu beliau langsung. Kadang pas lagi di kamar pun masih bales pesan,” ujar Chico.
Ia menambahkan, sikap responsif Pramono menjadi contoh kedekatan pemimpin dengan rakyat di era digital.
"Kalau itu (respons cepat), dia enggak ada lawan. Semua pejabat di Indonesia, enggak ada yang kayak dia. Sekecil apapun, bahkan ucapan selamat, beliau jawab: ‘Makasih dukungannya’. Jadi wajar warga merasa lebih didengar,” tuturnya.
Kendati demikian, Chico menegaskan bahwa sistem pengaduan formal seperti JAKI tetap menjadi kanal utama yang akan terus dievaluasi.
"Gubernur ingin semua aduan warga bisa ditindaklanjuti lewat sistem resmi. Karena kalau di media sosial itu sifatnya personal. Tapi dari situ kita belajar: warga mau respons cepat, transparansi, dan tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya. (Far/P-1)