Pengamat Sebut Layanan Samsat Harus Dipercepat agar Kepercayaan Publik Meningkat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMBAYARAN pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan negara mesti diberikan inovasi agar masyarakat sebagai wajib pajak bisa melakukan pembayaran tepat waktu. Namun, ada sebagian masyarakat yang masih menunggak pajak dan menunggu adanya program pemutihan dari pemerintah untuk mau membayar pajak kendaraan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan pelayanan Samsat yang selama ini digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan harus berinovasi dan mempercepat pelayanan.

“Pelayanan publik ini, yang utama adalah ketepatan, kecepatan, keterbukaan berapa yang harus dibayar,” ujar Agus melalui keterangannya, Sabtu (6/12).

Selama ini, Agus menyebut ketika masyarakat hendak membayar pajak dan ingin proses cepat, selalu memakai calo dan itu memerlukan biaya tambahan.

“Jadikan masyarakat kalau mau cepat ya pakai calo, saya tidak menyarankan lagi, toh pemerintah sudah membuat peraturan baru, dan juga pengawasan,” kata dia.

Agus meminta kepada petugas atau pengelola Samsat jangan sampai malah memeras atau merugikan para wajib pajak. Pasalnya, hal itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Ia mendorong agar pengelola Samsat bisa memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya untuk pembayaran pajak kendaraan. Agus menyebut sudah ada aplikasi SIGNAL yang bisa dipakai untuk membayar pajak secara online.

“Jadi yang bisa membantu itu teknologi, dipermudah, pendataan pajak ini penting karena rentetannya panjang. Di Indonesia yang kacau balau adalah identifikasi kendaraan karena diperjualbelikan,” katanya. 

Selain itu, Agus juga meminta pengelolaan dana hasil pembayaran pajak bisa dilakukan dengan transparan dan dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut menambah kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

“Jangan lagi ada penggelapan (dana pajak) lah. Rambu-rambu jalan jangan sampai tidak terawat, angkutan umum juga. Sehingga ada kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan dana pajak,” ujarnya.(H-2)