
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berkurang drastis mencapai Rp 320 miliar. Namun, Pemkab Tasikmalaya akan berupaya mencari strategi antara lain memberlakukan efisiensi dan menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Kondisi pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) akan berdampak luas pada keuangan daerah dan memastikan langkah efisiensi akan menyentuh berbagai pos yakni belanja rutin dan pembangunan fisik. Karena, efisiensi kita besar sekali tentunya akan banyak pengurangan belanja, baik untuk pegawai maupun belanja modal,” katanya, Senin (6/10/2025).
Cecep mengatakan untuk strategi utama akan menekan defisit anggaran dan memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah mulai internal tanpa memberatkan masyarakat.
"Kami akan melakukan review terutama seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menekan kekurangan tanpa harus meningkatkan beban rakyat. Karena, bagi pemerintah daerah akan fokus pengawasan dan pengoptimalan potensi menjadi sumber penghasilan yang mana selama ini belum tergarap maksimal di 351 desa," ujarnya.
Menurut Cecep, guna menekan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas pemasukan pendapatan asli daerah, itu diterapkan dengan sistem digital. Ia mencontohkan itu akan diterapkan sektor pariwisata yang merupakan lumbung PAD potensial.
"Pada 2026 semua layanan wisata harus sudah beralih ke sistem digital lantaran ini sebagai kebijakan bertujuan menghentikan penggunaan tiket manual berbasis kertas rawan manipulasi. Namun, ke depan akan diganti dengan sistem tiket digital sebagai inovatif diharapkan dapat memberikan pemasukan lebih akurat dan signifikan bagi kas daerah, sekaligus menjadi solusi yang cerdas di tengah tantangan pemotongan TKD," paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi mengatakan pemotongan TKD di daerahnya mencapai 18,5 persen atau setara Rp 219 miliar dari alokasi yang biasanya diterima. Namun, bagi pemerintah daerah dan DPRD akan melakukan penataan ulang dari belanja modal dan belanja operasional hingga akan mencari strategi terbaik agar program pembangunan tetap berjalan.
"Kita tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah efisiensi termasuk skema kerja dari rumah (WFH) bagi ASN dan akan kita kaji. Kalau efektif dan tidak mengganggu produktivitas, pelayanan publik, kenapa tidak? tapi pemotongan TKD bukan berarti seluruh program terhambat tapi pemerintah pusat tetap menyalurkan anggaran program prioritas nasional supaya dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.
(H-4)