Pemkot Serang Intensifkan Penertiban PBG untuk Optimalkan PAD

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, mengintensifkan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini diberlakukan dengan sanksi tegas berupa penutupan kegiatan usaha bagi pelanggar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang, Iwan Sunardi, menyatakan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan seluruh camat dan lurah untuk mendata bangunan yang belum memiliki PBG.

"Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kami sebelumnya. Dengan keterbatasan SDM di DPUPR, kami perlu kolaborasi dengan aparat wilayah untuk mendata bangunan, terutama kegiatan usaha, yang belum berizin," kata Iwan.

Untuk saat ini, prioritas penertiban difokuskan pada bangunan-bangunan baru dan tempat-tempat usaha. Data yang dikumpulkan oleh lurah dan camat akan diserahkan secara berkala ke Dinas PUPR.

"Setelah data kami terima, tim kami bersama tim dari dinas perizinan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan penindakan," tegasnya.

Iwan menegaskan bahwa aturan mengenai PBG memiliki sanksi yang jelas, di antaranya sanksi administratif hingga kemungkinan penutupan paksa.

Iwan juga menjelaskan perbedaan antara PBG dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku sebelumnya. Jika IMB harus terbit sebelum membangun, PBG dapat diurus saat proses pembangunan berjalan karena esensinya adalah pemenuhan standar keamanan dan kenyamanan bangunan.

Terkait kawasan industri baru di Kasemen, Iwan mengungkapkan bahwa proyek tersebut belum memiliki PBG karena masih dalam proses pengurusan dokumen kajian prasyarat, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"PBG itu di ujung, setelah semua dokumen kajian seperti Amdal selesai, baru PBG bisa diproses. Namun, potensinya untuk PAD sudah pasti ada, meski kami belum bisa menghitungnya sebelum ada gambar teknis bangunan," pungkasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara