OJK perkuat peran TPAKD jadi katalis pemerataan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuatTim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan meningkatkan kapasitas ekosistem akses keuangan khususnya bagi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rakornas TPAKD di Jakarta, Jumat, mengatakan program-program TPAKD bukan hanya memperluas akses keuangan masyarakat, namun juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Astacita.

Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan, Ia mengatakan akan dibangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga kota.

“TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah, salah satunya kredit pembiayaan melawan rentenir, yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, serta penyaluran kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian sebesar Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur,” ujar Friderica.

Melalui TPAKD, Ia melanjutkan telah dibuka satu rekening satu pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau sebesar 87 persen dari total pelajar Indonesia.

Selain itu, juga terdapat Program Laku Pandai yang membuka akses keuangan hingga pelosok, dengan menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal.

Friderica mengajak kepada seluruh kepala daerah mengoptimalkan keberadaan TPAKD untuk mengarahkan daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan, yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama.

OJK juga mendorong TPAKD melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional.

Target itu di antaranya, pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan di daerah yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau.

Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan pelindungan konsumen.

Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

Keempat, TPAKD juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan.

Baca juga: BEI tingkatkan peran perempuan di pasar modal syariah

Baca juga: Pengetahuan masyarakat Kalsel akses layanan keuangan masih lemah

Baca juga: OJK Kepri gandeng Pemkab Natuna untuk percepat akses keuangan daerah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa TPAKD penting karena inklusi keuangan merupakan indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ujar Airlangga.

Airlangga mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.

“Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan ini, dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD 2026-2030, yang akan menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan.

Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Berbagai program unggulan telah diluncurkan, diantaranya Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.

Baca juga: OJK sesalkan penipuan capai Rp6,1 triliun, bisa topang ekonomi daerah

Baca juga: Buka kantor baru di daerah, OJK lantik Kepala Kantor OJK Maluku Utara

Baca juga: OJK tengah dalami proposal Patriot Bond dari Danantara

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.