Dewas BPKH: Laporan Tanggung Jawab Keuangan Haji Tak Sinkron Selama 3 Tahun

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin mengungkapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH) tidak pernah sinkron selama lebih dari tiga tahun, meski disampaikan secara rutin setiap bulan.

Ia menyoroti persoalan serius dalam laporan keuangan haji yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan.

“Di sini sudah 3 tahun lebih ya Pak mungkin tadi ya. LP3KH ini setiap bulan disampaikan kepada kami, tapi selalu selisih. Tidak ada upaya untuk mensinkronkan. Bapak-bapak kan punya K/L (kementerian/lembaga) di sini kan, apa yang lain kan,” ujar Firmansyah saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

“K/L itu kan enggak pernah selisih itu, Pak, selalu ya ada rekonsiliasi apa. Ini K/L punya banyak satker, ini hanya satu satker aja, LP3KH yang kecil ini aja enggak beres-beres ini. Selalu saja ada yang selisih antara Kemenag dengan BPKH. Dan sampai hari ini, Pak, sampai hari ini,” lanjutnya.

Firmansyah menjelaskan, review terhadap LP3KH merupakan bagian dari program evaluasi dan pembinaan kinerja Badan Pelaksana BPKH yang menjadi salah satu fokus Dewas pada 2026. Selain LP3KH, Dewas juga melakukan review laporan keuangan BPKH secara menyeluruh.

“Lalu ada review laporan keuangan BPKH. Ini juga sama nih masalahnya. Dan di-review juga oleh internal audit BPKH. Jadi mereka tuh sangat teliti tuh dan untuk apa, untuk melakukan review tersebut,” ungkap Firmansyah.

“Karena itulah kami mendapatkan hasil-hasilnya dari ini, dari apa dari hasil review-nya internal audit tersebut,” sambung dia.

Selain itu, Firmansyah memaparkan postur anggaran operasional Dewan Pengawas BPKH tahun 2026 sebesar Rp 46,8 miliar, naik sekitar 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan enam pilar utama program kerja Dewas.

Selain evaluasi kinerja Badan Pelaksana, program pengawasan Dewas juga mencakup pelaporan keuangan dan pemberian rekomendasi kepada Presiden dan DPR, pengawasan investasi dan penempatan dana, serta transformasi digital.

Dewas juga menaruh perhatian pada pengawasan tata kelola investasi, termasuk Bank Muamalat dan BPKH Limited, penguatan ketahanan siber, hingga penciptaan sumber pendapatan baru dari bisnis digital.

Dewas juga menyoroti belum adanya kemajuan signifikan dalam proses divestasi investasi BPKH di Bank Muamalat, belum tercapainya integrasi penuh Siskohat dengan Dukcapil, serta belum adanya ketentuan teknis terkait cicilan Bipih.

“Terakhir, dalam rangka optimalisasi nilai manfaat, perlu rebalancing portfolio untuk menaikkan risk adjusted return dan peningkatan proporsi growth yang efektif,” tandasnya.