China nilai pemilu di Myanmar tunjukkan partisipasi aktif publik

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menilai pemilihan umum yang baru diselenggarakan di Myanmar menunjukkan partisipasi aktif dari publik.

"China mengucapkan selamat kepada Myanmar atas penyelenggaraan pemilihan umum yang stabil dan tertib dengan partisipasi aktif," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (26/1).

Otoritas Myanmar pada Minggu (25/1) merampungkan proses pemungutan suara tahap ketiga yang berlangsung di 63 kota dalam pemilihan umum pertama sejak kudeta militer pada 2021.

Tahap pertama pemungutan suara berlangsung di 102 kota di seantero Myanmar pada 28 Desember lalu, sementara tahap kedua digelar di 100 kota pada 11 Januari.

"Seluruh proses pemungutan suara untuk pemilihan umum putaran baru Myanmar telah selesai kemarin. Tiongkok, Rusia, India, negara-negara ASEAN, dan organisasi internasional mengirimkan perwakilan untuk mengamati pemilihan umum tersebut," tambah Guo Jiakun.

Selama beberapa dekade, ungkap Guo Jiakun, China telah berkomitmen pada "Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai" dan tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

"Sebagai tetangga yang bersahabat, kami mendukung berbagai pihak di Myanmar untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih luas, kuat, dan berkelanjutan melalui pemilihan umum, meredakan ketegangan sesegera mungkin, dan bersama-sama menjaga stabilitas situasi politik," tambah Gio Jiakun.

China, kata Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menghormati pilihan rakyat Myanmar, dan memberikan bantuan konstruktif untuk memulihkan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di Myanmar.

"China menjalankan kebijakan persahabatan terhadap seluruh rakyat Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama China-Myanmar di berbagai bidang telah mencapai hasil positif, yang secara efektif mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi Myanmar," tegas Guo Jiakun.

Pemilihan umum kali ini menentukan anggota legislatif Parlemen Myanmar untuk majelis rendah maupun majelis tingginya, serta badan legislatif tingkat daerah.

Seusai dilantik, anggota Parlemen akan memilih presiden Myanmar yang akan membentuk pemerintahan baru.

Pemerintah Myanmar sebelumnya, yang dipimpin Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), digulingkan dalam kudeta militer 2021 yang mengakibatkan pemberlakuan pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun.

Empat puluh partai politik, termasuk NLD, dibubarkan pada 2023. Pada pemilu kali ini, sekurangnya enam partai politik dengan hampir 5.000 calon, ikut serta.

Di tingkat daerah, ada 57 partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Sementara, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dibekingi militer Myanmar, mencalonkan hingga 1.000 kandidat dalam pemilu ini.

Myanmar memiliki parlemen dwikamar (bikameral) dengan total 664 kursi yang terdiri dari 440 di majelis rendah dan 224 di majelis tinggi.

Kubu pro-militer Myanmar mengklaim telah meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum. Kepala junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, atau salah satu mantan jenderal militer yang menjadi orang kepercayaannya, berpotensi terpilih.

Namun, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan komunitas internasional untuk menolak mengakui pemilu tersebut. Andrews beralasan pemilu tidak sah sehingga hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah.

Terlebih pemungutan suara tidak dilaksanakan di 76 daerah pemilihan di wilayah yang berada di luar kendali junta karena alasan keamanan sehingga mengurangi jumlah anggota legislatif pasca pemilu menjadi 588 kursi dan menurunkan ambang batas mayoritas sederhana menjadi 295 kursi.

Presiden sementara Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pun mengatakan bukan urusannya kalau komunitas internasional menolak untuk mengakui hasil pemilu.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.