Belajar dari PLTU Sukabangun: Mengapa Manajemen Risiko K3 Masih Gagal?

Kata kunci: PLTU Sukabangun, Sistem Keselamatan Kerja, Audit Risiko Industri, Perlindungan Pekerja, Tata Kelola K3

Kasus meninggalnya dua pekerja akibat terjatuh saat bekerja di ketinggian di PLTU Sukabangun sementara 2 orang lainnya masih dalam masih menjalani perawatan medis, 21 Januari 2026 masih dalam proses investigasi. Karena itu, penentuan sebab langsung, unsur kelalaian, maupun tanggung jawab hukum sepenuhnya berada di tangan aparat berwenang. Namun, menunggu hasil investigasi tidak berarti publik—terutama pembuat kebijakan—harus menunda pembacaan yang lebih mendasar: bagaimana peristiwa ini merefleksikan cara manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dijalankan di sektor industri berisiko tinggi.

Pendekatan manajemen risiko K3 pada dasarnya tidak bertujuan mencari siapa yang salah. Ia dirancang untuk memastikan bahwa setiap risiko telah diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara memadai sebelum pekerjaan dilakukan. Dalam kerangka ini, pekerjaan di ketinggian bukanlah risiko baru atau tak terduga. Ia termasuk bahaya klasik yang telah lama dikenali, dipelajari, dan dipetakan secara rinci dalam berbagai standar keselamatan nasional maupun internasional.

Risiko yang Sudah Dikenali, tetapi Tidak Dikelola

Bekerja di ketinggian memiliki satu bahaya utama yang sangat jelas: jatuh. Dari sudut pandang identifikasi hazard, tidak ada ambiguitas. Risiko ini bersifat inheren dan melekat pada jenis pekerjaannya, terutama pada aktivitas di cerobong, tower, atau struktur vertikal lainnya. Faktor-faktor pemicu seperti kondisi struktur, keterbatasan ruang gerak, kelelahan pekerja, cuaca, serta ketergantungan pada sistem pengaman justru memperbesar potensi bahaya tersebut.

Jika dilihat dari sisi probabilitas, risiko jatuh dalam pekerjaan di ketinggian tidak dapat dikategorikan rendah, khususnya ketika pekerjaan dilakukan secara manual dan berulang. Sementara itu, dari sisi konsekuensi, jatuh dari ketinggian puluhan meter hampir selalu berujung pada cedera berat atau kematian. Kombinasi antara peluang kejadian yang nyata dan tingkat fatalitas yang ekstrem menempatkan pekerjaan di ketinggian pada kategori risiko sangat tinggi. Dalam manajemen risiko, kategori ini menuntut pengendalian paling ketat dan tidak dapat ditoleransi dengan pendekatan setengah-setengah.

Karena itu, pengendalian risiko jatuh tidak boleh berhenti pada penyediaan alat pelindung diri. Manajemen risiko K3 bekerja dengan prinsip hirarki pengendalian: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan terakhir APD. Dalam konteks pekerjaan di ketinggian, rekayasa teknik menjadi kunci, misalnya melalui pemasangan sistem penahan jatuh yang dirancang secara teknis, titik tambat yang andal, jalur lifeline yang kontinu, serta perencanaan akses kerja yang aman. APD seperti full body harness hanya efektif jika menjadi bagian dari sistem tersebut, bukan berdiri sendiri.

Dari sudut pandang ini, setiap kecelakaan jatuh dari ketinggian—apa pun hasil investigasinya—selalu membuka pertanyaan mendasar: apakah risiko telah dinilai secara komprehensif dan apakah pengendalian teknis telah diterapkan sesuai tingkat bahayanya. Jika risiko yang diketahui sejak awal tetap dibiarkan tanpa pengendalian yang memadai, maka kecelakaan tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa acak, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem keselamatan yang tidak bekerja optimal.

Ketika Negara Terlambat Belajar dari Kecelakaan

Di sinilah peran negara menjadi krusial. Negara tidak hanya hadir setelah kecelakaan terjadi, tetapi semestinya memastikan bahwa sistem pencegahan bekerja sebelum insiden menelan korban. Dalam konteks K3, peran ini mencakup regulasi yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum yang memberi efek jera. Namun lebih dari itu, negara juga bertanggung jawab memastikan bahwa standar keselamatan diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lapangan, bukan berhenti sebagai kewajiban administratif.

Kasus seperti PLTU Sukabangun seharusnya dibaca sebagai peringatan bahwa pengawasan K3 tidak cukup jika hanya memeriksa dokumen, sertifikat pelatihan, atau daftar APD. Fokus pengawasan perlu bergeser ke aspek substansial: desain keselamatan kerja, pengendalian teknis pada risiko tinggi, serta kesiapan sistem darurat. Tanpa pendekatan ini, regulasi yang baik pun berisiko menjadi formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan.

Lebih jauh, negara dapat menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat kebijakan pencegahan kecelakaan kerja di ketinggian. Langkah-langkah seperti mendorong audit risiko independen untuk pekerjaan berisiko tinggi, memperketat standar desain keselamatan teknis pada proyek industri strategis, serta memastikan pengawas ketenagakerjaan memiliki kapasitas teknis untuk menilai sistem pengendalian risiko—bukan sekadar kepatuhan administratif—menjadi semakin relevan.

Penting pula menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian dari tata kelola industri, bukan semata urusan internal perusahaan. Dalam sektor energi dan infrastruktur, tekanan target dan efisiensi kerap tinggi, sehingga keselamatan sering dipersepsikan sebagai biaya tambahan. Padahal, setiap kecelakaan kerja selalu membawa biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang jauh lebih besar.

Investigasi atas kecelakaan di PLTU Sukabangun tentu perlu diselesaikan secara tuntas dan transparan. Namun pelajaran kebijakannya tidak boleh menunggu hasil akhir tersebut. Dari perspektif manajemen risiko K3, risikonya sudah jelas, potensi kejadiannya dapat diperkirakan, dan dampaknya terbukti fatal. Yang kini dibutuhkan adalah keberanian negara untuk menjadikan setiap tragedi sebagai momentum pembenahan sistemik—agar keselamatan kerja tidak terus-menerus dibayar dengan nyawa pekerja.