Alasan Slovakia Ingin Kerja Sama Nuklir dengan RI: Punya Keahlian Dekomisioning

Menlu Slovakia Juraj Blanar menawarkan kerja sama teknologi nuklir saat bertemu dengan Menlu Sugiono. Blanar bahkan menawarkan keahlian Slovakia di bidang nuklir karena tahu Indonesia berencana akan membangun pembangkit tenaga nuklir pertamanya.

Dirjen Amerika dan Eropa (Amerop) Kemlu, Grata Endah, mengatakan tidak semua negara di Eropa memiliki keahlian di bidang nuklir seperti Slovakia. Apalagi, Slovakia punya keahlian dalam dekomisioning nuklir alias penghentian operasi nuklir secara tetap.

"(Kerja sama teknologi nuklir) bukan saja pengembangan PLTN, tapi mereka punya specific capacity untuk safeguard. Karena isu nuklir itu paling penting, kan, isu safeguard. Dan yang menarik juga mereka punya expertise untuk isu decommission. Bapak ibu yang mengikuti isu nuklir paham betapa pentingnya decommission," kata Grata di Gedung Pancasila, Kompleks Kemlu, Jakarta, Selasa (3/2).

Grata mengatakan banyak yang beranggapan mudah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Padahal, menutup pembangkit listrik tenaga nuklir punya tantangan yang berbeda.

"Karena isu safeguard, isu limbah, dan isu safety begitu PLTN tutup itu menjadi salah satu isu penting. Dan tidak semua negara memiliki, bahkan di Eropa memiliki kapasitas decommission. Jadi ini akan kita bahas menjadi salah satu isu," ujarnya.

Tak cuma itu, kerja sama ekonomi Indonesia dan Slovakia juga akan ditingkatkan dalam bentuk strategic partnership. Grata mengatakan, baik Sugiono dan Blanar sepakat kedalaman hubungan bilateral dalam bentuk strategic partnership maupun bentuk lainnya memerlukan program kerja yang lebih konkret.

"Dan kedua menteri juga sepakat untuk tim teknis melakukan pembahasan secara teknik. Jadi kita tidak perlu punya terlalu banyak sektor, tapi sektor itu harus konkret, memberikan manfaat kepada kedua rakyat baik Slovakia dan Indonesia, dan harus punya konkret untuk dilaksanakan," tuturnya.

Untuk strategic partnership dengan Slovakia, kedua negara terlebih dulu harus melakukan sejumlah mekanisme bilateral dari forum konsultasi bilateral maupun komite di bidang ekonomi.

"Dan nanti suatu saat kalau kita sudah punya strategic partnership, kita harus memastikan bahwa mekanisme bilateral yang ada itu akan menjadi alat untuk me-review kesepakatan di mekanisme strategic partnership. Jadi tidak ada tempat ringgi dan semua menjadi terstruktur dan rapi untuk meninjau capaian-capaian kerja sama," pungkasnya.